Sepanjang tahun 2025, TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menangkap 45 kapal asing yang terlibat dalam praktik ilegal fishing di perairan Sulawesi dan Maluku. Capaian ini menandai langkah signifikan dalam upaya penegakan kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di kawasan timur yang selama ini menjadi titik rawan pelanggaran. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina melalui patroli terkoordinasi MALSINDO, yang kini dilengkapi sistem informasi bersama untuk berbagi data intelijen maritim secara real-time. Menteri Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat ilegal fishing menurun sebesar 30 persen, mengindikasikan efektivitas kolaborasi lintas negara dalam menekan ancaman non-tradisional di sektor kelautan.
Signifikansi Strategis dan Diplomasi Pertahanan Maritim
Perairan Sulawesi dan Maluku, yang mencakup Laut Sulawesi dan Laut Maluku, memiliki nilai geopolitis dan ekonomi yang sangat tinggi. Kawasan ini merupakan jalur strategis bagi lalu lintas kapal ikan asing, sekaligus menjadi perbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina yang kerap memicu sengketa zona ekonomi eksklusif. Praktik ilegal fishing di kawasan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi—dengan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah per tahun—tetapi juga mengancam kedaulatan wilayah dan keberlanjutan sumber daya hayati laut. Dalam konteks ini, kerja sama trilateral MALSINDO berfungsi ganda: sebagai instrumen keamanan maritim yang memperkuat patroli bersama dan berbagi data intelijen, serta sebagai diplomasi pertahanan yang meredam gesekan bilateral terkait perbatasan. Keberhasilan menangkap 45 kapal asing menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi pertahanan yang terukur mampu menekan ancaman non-tradisional sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penurunan kerugian negara sebesar 30 persen menegaskan bahwa kombinasi patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina serta penguatan kapasitas dalam negeri TNI AL dan Bakamla mulai membuahkan hasil yang terukur.
Tantangan Operasional dan Arah Kebijakan Masa Depan
Kendati terjadi perbaikan, tantangan operasional masih membayangi upaya pemberantasan ilegal fishing. Dua isu utama yang teridentifikasi adalah masih adanya kapal tanpa identitas yang beroperasi di perairan terpencil, serta keterbatasan jumlah dan kemampuan kapal patroli TNI AL dan Bakamla. Kapal tanpa identitas sering kali memanfaatkan celah hukum dan keterbatasan deteksi untuk melakukan penangkapan ikan ilegal, sementara keterbatasan armada patroli mengakibatkan beberapa titik rawan tidak terpantau secara kontinu. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan berencana mengembangkan sistem satelit monitoring maritim. Sistem ini diharapkan mampu memberikan gambaran real-time pergerakan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk di Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Langkah ini menjadi krusial karena akan meningkatkan kemampuan deteksi dan respons secara signifikan, serta memperkuat keamanan maritim nasional. Dari sisi kebijakan, pengembangan teknologi pemantauan ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas personel dan harmonisasi regulasi antarlembaga, mengingat koordinasi antara TNI AL, Bakamla, dan instansi terkait masih menghadapi kendala birokrasi.
Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa kolaborasi trilateral dan penguatan teknologi pemantauan merupakan arah kebijakan yang tepat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Namun, keberhasilan jangka panjang memerlukan komitmen berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan, investasi infrastruktur pemantauan, serta harmonisasi regulasi domestik. Risiko utama ke depan adalah potensi peningkatan aktivitas ilegal fishing oleh aktor non-negara yang memanfaatkan celah di perbatasan laut, terutama jika sistem satelit monitoring belum sepenuhnya operasional. Peluang yang terbuka adalah memperluas kerja sama trilateral ke aspek pertukaran intelijen dan kapasitas bersama, serta mendorong partisipasi negara-negara kawasan lain dalam kerangka keamanan maritim yang lebih luas.
