Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2026 Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dikerahkan dalam lebih dari 20 operasi penanggulangan bencana. Dua peristiwa besar yang menonjol adalah erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan banjir bandang yang melanda Sumatra Barat. Dalam setiap operasi tersebut, personel dari tiga matra TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—diterjunkan secara terpadu untuk melaksanakan evakuasi korban, mendirikan posko pengungsian, serta mendistribusikan logistik ke daerah terdampak. Penugasan ini merupakan implementasi nyata dari doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menjadi salah satu pilar peran TNI di luar pertempuran.
Signifikansi Strategis Operasi Militer Selain Perang dalam Penanggulangan Bencana
Fenomena bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan aktivitas geologis menempatkan TNI pada posisi strategis sebagai alat negara yang memiliki kemampuan reaksi cepat dan mobilitas tinggi. Keberhasilan TNI dalam OMSP di bidang kebencanaan tidak hanya menyelamatkan jiwa dan harta benda, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi militer di mata publik. Secara strategis, hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan mengurangi potensi kerawanan sosial pascabencana. Dalam konteks geopolitik, kemampuan TNI dalam operasi kemanusiaan juga menjadi soft power yang efektif, terutama saat Indonesia terlibat dalam kerja sama penanggulangan bencana internasional di kawasan Indo-Pasifik. Keterlibatan aktif dalam misi kemanusiaan memperkuat citra Indonesia sebagai mitra yang andal dan berkontribusi pada stabilitas regional.
Implikasi Kebijakan dan Risiko ke Depan
Keberhasilan operasi TNI dalam menangani bencana membawa implikasi langsung terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Pertama, diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek reaksi cepat dan mobilitas, termasuk kesiapan logistik, alat utama sistem persenjataan (alutsista) pendukung, serta pelatihan personel yang terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana nasional yang dikelola BNPB dan pemerintah daerah. Kedua, terdapat risiko ketergantungan yang berlebihan pada TNI dalam situasi bencana, yang dapat menggeser porsi anggaran dari fungsi pertahanan utama ke fungsi non-perang. Oleh karena itu, keseimbangan alokasi sumber daya menjadi isu krusial dalam perencanaan strategis. Ke depan, peluang untuk memperdalam kerja sama regional, seperti melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas pengaruh diplomasi Indonesia. Integrasi yang erat antara TNI dan lembaga sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa operasi militer selain perang tetap responsif, efisien, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional maupun internasional.
