Dalam 12 bulan terakhir, Markas Besar TNI mencatat peningkatan lebih dari 40% dalam penugasan personel dan alutsista untuk operasi militer selain perang (OMS), khususnya penanggulangan bencana alam. Lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang melanda berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memaksa TNI untuk mengerahkan sumber daya yang semestinya dialokasikan bagi pelatihan tempur dan pemeliharaan peralatan, sehingga menimbulkan pertanyaan strategis mengenai keseimbangan peran TNI di tengah tuntutan ganda sebagai kekuatan pertahanan dan instrumen respons kemanusiaan.
Signifikansi Strategis dan Dampaknya terhadap Kesiapan Tempur
Penggunaan helikopter, kapal angkut, dan pasukan logistik untuk misi kemanusiaan telah mengurangi jam terbang dan jam layar yang dialokasikan untuk latihan tempur. Secara strategis, tren ini menunjukkan potensi degradasi kesiapan tempur satuan-satuan TNI dalam jangka menengah, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan anggaran dan penambahan kekuatan secara proporsional. Padahal, dalam dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, kesiapan tempur merupakan variabel penentu kredibilitas penangkal atau deterrence Indonesia. Pengurangan jam latihan yang bersifat akumulatif dapat mengikis profesionalisme dan kesiapan operasional satuan, baik pada tataran individual maupun kolektif.
Fenomena ini juga menyoroti perlunya pembahasan ulang mengenai doktrin Total People's Defense and Security atau Sishankamrata. Peran ganda TNI sebagai alat pertahanan dan sebagai alat negara dalam pembangunan serta penanggulangan bencana memang telah lama menjadi ciri khas doktrin pertahanan Indonesia. Namun, beban operasi militer selain perang yang terus meningkat tanpa diiringi penguatan struktur dan anggaran dapat menciptakan ketimpangan antara tugas pokok pertahanan dan tugas-tugas nonperang. Karena itu, diperlukan penataan ulang prioritas penggunaan kekuatan serta mekanisme penugasan yang lebih selektif, terukur, dan akuntabel agar peran ganda TNI tidak menjadi beban yang kontraproduktif.
Risiko Ke Depan dan Arah Kebijakan
Risiko paling krusial dari meningkatnya beban OMS adalah ketidakmampuan TNI untuk secara simultan menanggapi bencana skala besar dan menghadapi ancaman keamanan eksternal yang muncul secara tiba-tiba. Kedua skenario tersebut sama-sama membutuhkan mobilisasi cepat personel, alutsista, dan logistik. Apabila sebagian besar aset TNI sedang terikat dalam penanggulangan bencana, maka respons terhadap eskalasi ancaman militer di wilayah perbatasan atau perairan strategis berpotensi terlambat. Hal ini bukan hanya persoalan kapabilitas teknis, melainkan juga menyangkut kredibilitas pertahanan Indonesia di tingkat kawasan dan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi kedaulatannya.
Isu ini telah menjadi kebijakan pertahanan yang kritis dan menuntut koordinasi yang lebih baik dengan instansi sipil, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah pembentukan satuan khusus gabungan yang didedikasikan untuk respons bencana, sehingga beban OMS tidak terus-menerus diambil dari satuan tempur utama. Namun, pembentukan satuan baru tersebut memerlukan kajian mendalam mengenai efektivitas biaya, struktur organisasi, dan keselarasan dengan doktrin Sishankamrata agar tidak menciptakan duplikasi kapabilitas yang justru membebani anggaran pertahanan.
Pada akhirnya, penanggulangan bencana tetap merupakan bagian penting dari peran TNI dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Akan tetapi, tanpa perencanaan strategis yang matang, peningkatan beban OMS dapat mengorbankan kesiapan tempur yang justru menjadi fondasi utama pertahanan negara. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk merancang arsitektur pertahanan yang lebih adaptif, seimbang, dan mampu menjawab tantangan masa depan secara simultan, baik di ranah operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
