Pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Plus yang digelar di Laos kembali menyoroti dinamika diplomasi kawasan terkait Laut China Selatan. Dalam forum yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra dialog tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia secara tegas mendorong percepatan penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang bersifat mengikat secara hukum. Posisi Indonesia sebagai negara non-klaimant namun memiliki kepentingan strategis sebagai pemangku utama di kawasan menempatkannya dalam peran mediator yang unik. Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia sebagai motor diplomasi ASEAN, tetapi juga mencerminkan urgensi untuk meredakan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional.
Signifikansi Strategis Code of Conduct dan Usulan Hotline
Usulan Indonesia untuk mempercepat CoC yang mengikat secara hukum memiliki signifikansi strategis yang mendalam. CoC yang bersifat legally binding dianggap lebih mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah eskalasi insiden di perairan yang rawan sengketa. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan mekanisme hotline komunikasi antara negara-negara terkait sebagai langkah konkret untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan, seperti tabrakan atau penyitaan kapal. Langkah ini menunjukkan pendekatan diplomasi yang pragmatis, di mana dialog dan komunikasi langsung dijadikan alat utama untuk mengurangi ketegangan. Bagi Indonesia, khususnya di wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim China, stabilitas Laut China Selatan berdampak langsung pada keamanan maritim dan kedaulatan wilayah.
Tantangan dan Risiko Keamanan di Natuna
Meskipun Indonesia berperan sebagai mediator, proses diplomasi ASEAN menghadapi tekanan signifikan dari China, yang kerap memandang CoC sebagai pembatas bagi aktivitasnya di kawasan. Perbedaan pandangan di antara negara-negara ASEAN sendiri—antara klaimant seperti Vietnam dan Filipina dengan non-klaimant seperti Indonesia—semakin memperlambat negosiasi. Risiko kegagalan CoC menjadi nyata: tanpa kerangka hukum yang kuat, potensi insiden keamanan di sekitar Natuna dapat meningkat. Kapal milik nelayan atau patroli Indonesia rentan terhadap pengusiran atau penyitaan oleh penjaga pantai China, yang dapat memicu krisis diplomatik. Oleh karena itu, percepatan CoC bukan hanya soal kepentingan politik, tetapi juga soal keselamatan dan stabilitas operasional di lapangan.
Ke depan, Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasinya dengan merangkul semua pihak—baik klaimant maupun non-klaimant—untuk mencapai konsensus. Penggunaan platform seperti ADMM Plus harus dioptimalkan untuk mendorong transparansi dan membangun kepercayaan. Peluang tetap terbuka selama Indonesia konsisten memegang prinsip ASEAN sebagai poros stabilitas di Laut China Selatan. Namun, jika CoG gagal, Indonesia harus bersiap menghadapi peningkatan aktivitas militer yang akan menguji ketahanan pertahanan di perbatasan maritim. Refleksi strategis yang perlu diambil adalah bahwa diplomasi harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan sekaligus mencegah eskalasi.
