Menyikapi eskalasi insiden di Laut China Selatan, negara-negara ASEAN kembali mendesak percepatan perundingan Code of Conduct (COC) yang efektif dan substantif. Laporan dari cnnindonesia.com mengindikasikan adanya perbedaan prioritas dan tingkat ketegangan di antara anggota, terutama antara Filipina—yang cenderung konfrontatif terhadap Tiongkok—dan negara lain yang lebih mengedepankan dialog. Dinamika ini secara langsung menguji kohesi dan sentralitas ASEAN sebagai poros stabilitas kawasan. Bagi analis pertahanan, situasi ini bukan sekadar sengketa maritim, melainkan ujian kredibilitas institusi regional dalam menghadapi tekanan geopolitik dari kekuatan besar.
Ketegangan di Laut China Selatan: Uji Kohesi ASEAN
Perbedaan sikap antar anggota ASEAN dalam merespons klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut China Selatan mencerminkan fragmentasi kepentingan nasional. Filipina, dengan dukungan Perjanjian Pertahanan Mutual dengan Amerika Serikat, mengambil posisi lebih vokal dan agresif secara diplomatik. Sebaliknya, negara seperti Kamboja dan Laos cenderung menahan diri, sebagian karena ketergantungan ekonomi pada Beijing. Dikotomi ini memperlemah posisi tawar ASEAN dalam perundingan Code of Conduct, karena satu suara yang solid sulit tercapai. Jika ASEAN gagal menyajikan konsensus yang kuat, maka legitimasinya sebagai arsitek keamanan regional akan tergerus, membuka ruang bagi aktor ekstra-kawasan untuk mengambil peran lebih dominan.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Diplomasi dan Postur Pertahanan
Indonesia, sebagai anggota besar dan negara maritim, menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, Jakarta harus memimpin upaya diplomatik untuk mendorong Code of Conduct yang benar-benar membatasi perilaku destabilising di Laut China Selatan. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ASEAN dan pertemuan bilateral dengan Tiongkok menjadi krusial untuk menjaga momentum negosiasi. Di sisi lain, jika diplomasi ASEAN gagal menghasilkan kesepakatan yang mengikat, Indonesia perlu mempersiapkan skenario hedging dengan memperkuat postur militernya, terutama di perairan Natuna. Langkah ini mencakup peningkatan patroli, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan pendalaman kerja sama keamanan maritim dengan mitra seperti AS, Jepang, dan Australia. Kegagalan ASEAN mengelola krisis ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan tetapi juga mendorong negara anggota untuk mencari jaminan keamanan bilateral di luar struktur regional, yang pada akhirnya mengikis sentralitas ASEAN.
Ke depan, potensi risiko utama adalah terpecahnya solidaritas ASEAN dan meningkatnya militerisasi di Laut China Selatan. Peluang yang ada adalah percepatan penyelesaian Code of Conduct yang kredibel, yang membutuhkan kompromi dari semua pihak. Bagi Indonesia, keseimbangan antara kepemimpinan diplomatik dan penguatan kapasitas pertahanan menjadi kunci. Tanpa satu pun dari kedua pendekatan tersebut, posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terpinggirkan. Refleksi strategis: ASEAN harus segera mereformasi mekanisme pengambilan keputusannya agar lebih responsif terhadap tantangan keamanan non-tradisional seperti sengketa maritim, atau risiko kehilangan relevansi di tengah persaingan kekuatan besar.
