Revisi UU TNI dan Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil: Uji Batas Reformasi Keamanan

DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 yang antara lain memperluas kemungkinan penempatan prajurit aktif pada jabatan di kementerian/lembaga sipil serta mengatur ulang mekanisme pensiun dan mobilitas karier. Pendukung menilai revisi ini merespons kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam penanganan ancaman non-konvensional seperti bencana, cyber, dan keamanan maritim. Namun kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil menyoroti risiko regresi supremasi sipil apabila prajurit aktif menduduki posisi yang seharusnya diisi pejabat sipil tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dari perspektif keamanan nasional, perubahan ini menandai pergeseran doktrin dari paradigma reformasi 1998 menuju model keterlibatan militer yang lebih luas dalam tata kelola negara. Implikasi kebijakan yang perlu dicermati adalah pentingnya rambu-rambu tata kelola, transparansi penempatan, serta penguatan fungsi pengawasan legislatif agar perluasan peran TNI tidak menimbulkan ketegangan sipil-militer dan tetap konsisten dengan prinsip demokrasi serta profesionalisme militer.