Pada 15 Desember 2025, DPR mengesahkan revisi UU Nomor 34/2004 tentang TNI, sebuah langkah yang secara substansial memperluas kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Cakupan OMSP diperluas meliputi penanganan bencana, terorisme, dan ancaman siber. Pemerintah mendasarkan kebijakan ini pada kebutuhan respons cepat terhadap ancaman non-konvensional yang semakin kompleks, seperti hybrid warfare dan bencana alam berskala besar, yang memerlukan keterlibatan militer secara langsung dan cepat. Dari sudut pandang strategis, revisi UU ini tidak hanya memperkuat kapasitas domestik TNI, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam doktrin pertahanan Indonesia: militer tidak lagi semata-mata berfokus pada ancaman eksternal, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penanganan krisis multidimensi di dalam negeri.
Signifikansi Strategis Perluasan OMSP
Revisi UU TNI memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi militer untuk mengerahkan pasukan dan alutsista tanpa harus menunggu permintaan dari institusi sipil. Dalam konteks ancaman kontemporer yang serba cepat—seperti serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur kritis atau aksi terorisme yang memerlukan tindakan segera—keleluasaan ini menjadi krusial. Namun demikian, perluasan kewenangan ini juga membawa tuntutan akan kejelasan aturan turunan. Seperti yang diingatkan oleh sejumlah fraksi DPR, diperlukan mekanisme yang jelas mengenai batasan waktu penugasan, koordinasi lintas sektor, dan kewajiban pelaporan secara berkala. Tanpa itu, efektivitas operasional bisa tergerus oleh tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan.
Risiko terhadap Supremasi Sipil dan Keseimbangan Demokrasi
Di sisi lain, perluasan peran TNI dalam ranah yang sebelumnya menjadi domain institusi sipil memicu kekhawatiran di kalangan pegiat HAM dan kelompok masyarakat sipil. Argumentasi mereka berfokus pada potensi tergerusnya prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas publik ketika militer terlalu dalam terlibat dalam urusan dalam negeri. Revisi UU ini, meskipun memiliki dasar hukum yang lebih kuat, tetap membutuhkan kerangka pengawasan yang transparan untuk memastikan bahwa penggerakan militer tidak melampaui batas-batas demokratis. Tanpa pengawasan yang ketat, perluasan kewenangan ini berisiko menimbulkan gesekan dengan prinsip demokrasi yang telah menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia.
Dari perspektif kebijakan pertahanan, revisi UU TNI adalah respons yang realistis terhadap lanskap ancaman yang berubah. Ancaman non-konvensional seperti hybrid warfare dan bencana alam berskala besar membutuhkan kapasitas militer yang gesit dan multidisiplin. Indonesia, dengan potensi ancaman multidimensi, memerlukan instrumen pertahanan yang tidak hanya kuat secara konvensional tetapi juga adaptif. Peluang ke depan adalah terbentuknya postur pertahanan yang lebih integratif antara militer dan sipil dalam menghadapi krisis, dengan tetap berpegang pada prinsip pengawasan sipil.
Namun, risiko yang mengintai tetap signifikan. Perluasan peran militer tanpa kontrol sipil yang efektif dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan. Pemerintah dan DPR, sebagai pemangku kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan aturan turunan yang ketat dan memastikan mekanisme akuntabilitas berjalan dengan baik. Revisi UU ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari sebuah transformasi kebijakan yang membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar perluasan peran militer tidak mengorbankan hak-hak sipil dan prinsip demokrasi.
