Pada Maret 2026, DPR dan Pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang TNI yang secara substansial memperluas peran militer dalam operasi keamanan dalam negeri, khususnya dalam penanggulangan terorisme dan pengamanan objek vital nasional. Revisi UU TNI ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya ancaman hibrida yang mencakup dimensi siber, terorisme, dan disinformasi, yang dinilai memerlukan pendekatan lintas sektoral dan mobilisasi sumber daya yang lebih cepat. Langkah ini ditempatkan dalam konteks kedaruratan keamanan nasional yang semakin kompleks, di mana ancaman tidak lagi bersifat konvensional dan membutuhkan adaptasi perangkat hukum serta kelembagaan pertahanan. Latar belakang ini menegaskan bahwa revisi UU TNI lahir dari kebutuhan operasional menghadapi terorisme dan keamanan dalam negeri yang semakin cair dan lintas batas.
Signifikansi Strategis Perluasan Peran TNI
Secara strategis, revisi ini menandai pergeseran paradigma pertahanan Indonesia dari fokus eksternal menuju orientasi internal. Pergeseran ini didorong oleh realitas ancaman terorisme yang masih tinggi; data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat setidaknya 12 plot terorisme berhasil diungkap sepanjang tahun 2025. Dengan perluasan peran TNI dalam keamanan dalam negeri, diharapkan koordinasi antara TNI dan Polri dalam penanganan krisis dapat diperkuat, mengingat selama ini hambatan birokratis sering kali menghambat respons cepat. Namun, signifikansi strategis ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat bahwa batas antara peran militer dan sipil menjadi kabur, yang berpotensi meningkatkan risiko politisasi militer di ranah domestik. Kejelasan hukum yang diberikan oleh revisi UU TNI untuk operasi kontraterorisme penting untuk memastikan akuntabilitas hukum dan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, namun implementasinya memerlukan kerangka pengawasan yang ketat.
Implikasi Kebijakan dan Dinamika Aktor
Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah kebutuhan akan kerangka pengawasan yang ketat dari lembaga sipil, seperti Komnas HAM dan DPR, untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap operasi keamanan dalam negeri yang melibatkan TNI. Tanpa pengawasan yang memadai, perluasan peran ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri dan melemahkan prinsip civilian supremacy yang selama ini menjadi pilar demokrasi Indonesia. Dinamika aktor di sekitar revisi UU TNI memperlihatkan perpecahan pandangan yang tajam. Pendukung, yang mencakup sebagian besar fraksi di DPR dan pimpinan TNI, berargumen bahwa ancaman hibrida memerlukan mobilisasi sumber daya yang lebih cepat dan fleksibel. Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil dan akademisi menekankan bahwa terorisme pada hakikatnya adalah isu penegakan hukum, bukan militer, sehingga perluasan peran justru dapat melemahkan supremasi sipil dan menggeser keseimbangan kekuasaan antara institusi keamanan. Potensi risiko ke depan mencakup menguatnya militerisme dalam kebijakan domestik dan melemahnya kontrol sipil, sementara peluangnya adalah peningkatan efektivitas penanganan krisis multidimensi jika pengawasan berjalan baik.
Secara keseluruhan, revisi UU TNI ini menandai babak baru dalam arsitektur pertahanan dan keamanan Indonesia. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan negara membangun mekanisme checks and balances yang kuat, serta komitmen semua aktor untuk menjaga agar perluasan peran militer tidak mengorbankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bagi pembuat kebijakan, tantangan ke depan adalah merancang regulasi turunan yang memperjelas batas kewenangan TNI, memperkuat koordinasi dengan Polri, dan memastikan bahwa setiap operasi keamanan dalam negeri tetap berada dalam koridor hukum dan akuntabel secara publik.
