Revisi UU TNI: Wewenang Operasi Militer dan Pengawasan Sipil dalam Perspektif Keamanan Nasional

DPR RI bersama Kementerian Pertahanan menginisiasi revisi Undang-Undang TNI untuk memperjelas wewenang TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan memperkuat pengawasan sipil. RUU ini menuai pro-kontra di kalangan pegiat HAM karena khawatir terjadi perluasan kekuasaan militer di sektor non-pertahanan. Analis kebijakan melihat bahwa revisi dibutuhkan untuk mengakomodasi perkembangan ancaman seperti cyber warfare dan terorisme. Namun, harus ada batasan yang jelas antara peran TNI dan Polri. Implikasi strategis: regulasi baru akan mempengaruhi postur keamanan nasional dan hubungan militer-sipil ke depan. Dari intelijen, perlu evaluasi dampak terhadap alur komando dalam penanganan ancaman hybrid.