Pada 5 Agustus 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merilis laporan hasil riset yang mengevaluasi ketahanan siber infrastruktur kritis nasional. Temuan utama mengungkapkan bahwa 70 persen dari 500 infrastruktur kritis—mencakup pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, dan sistem perbankan—memiliki celah keamanan terhadap serangan siber berbasis kecerdasan buatan (AI). Riset tersebut juga mengidentifikasi 40 persen sistem masih menggunakan perangkat lunak usang yang rentan dieksploitasi, sementara 30 persen lainnya tidak dilengkapi sistem deteksi anomali berbasis AI. Angka-angka ini mencerminkan kerentanan serius pada sektor yang menjadi tulang punggung operasional negara dan menunjukkan urgensi penguatan arsitektur keamanan siber nasional.
Signifikansi Strategis di Tengah Ancaman Hibrida
Kerentanan infrastruktur kritis terhadap ancaman siber berbasis AI memiliki implikasi yang melampaui aspek teknis, mengingat potensi penggunaannya dalam perang hibrida oleh aktor negara maupun non-negara. Di era digital, serangan terhadap pembangkit listrik atau sistem perbankan dapat melumpuhkan fungsi pemerintahan dan perekonomian nasional tanpa kekuatan militer konvensional. Fakta bahwa 30 persen infrastruktur tidak memiliki sistem deteksi anomali AI berarti serangan dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu lama, memperbesar potensi kerusakan. Dalam konteks geopolitik kawasan, Indonesia yang berada di jalur strategis dengan lalu lintas data dan investasi digital yang tinggi menjadi target potensial bagi negara-negara dengan kapabilitas siber ofensif. Oleh karena itu, temuan ini tidak bisa dipandang sekadar laporan teknis, melainkan sebagai peringatan dini akan kerentanan keamanan nasional.
Implikasi Kebijakan dan Langkah Ke Depan
Menjawab temuan tersebut, laporan merekomendasikan dua langkah mendesak. Pertama, pembentukan National Cyber Command (NCC) yang langsung di bawah presiden untuk mengoordinasikan pertahanan siber secara terpusat. Kedua, peningkatan anggaran keamanan siber pertahanan sebesar 50 persen dalam APBN 2027. Pembentukan NCC mencerminkan kebutuhan komando dan kendali yang gesit dan lintas sektor, mengintegrasikan BSSN, TNI, dan kementerian terkait. Rekomendasi kenaikan anggaran juga menandai perlunya investasi masif dalam memperbarui perangkat lunak usang dan mengadopsi sistem deteksi anomali AI yang modern. Tanpa langkah ini, Indonesia berisiko terus tertinggal dalam perlombaan ketahanan siber di kawasan Asia Tenggara.
Ke depan, pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia dan transformasi kelembagaan. Pengelolaan keamanan siber tidak hanya soal teknologi, tetapi juga membangun budaya siber yang tangguh di seluruh sektor. Potensi kerja sama dengan negara mitra dalam pertukaran intelijen dan pelatihan siber perlu dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan kapabilitas. Refleksi strategis: momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi keamanan siber nasional, mengingat ancaman siber berbasis AI akan semakin canggih dan terintegrasi dengan isu-isu pertahanan dan keamanan regional.
