Forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) Plus yang digelar di Jakarta pada Agustus 2026 menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali posisinya sebagai poros maritim global di tengah dinamika persaingan AS-China di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan tingkat menteri pertahanan ini tidak sekadar ajang konsolidasi dialog keamanan regional, melainkan juga momentum strategis bagi Indonesia untuk mengartikulasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang berlandaskan pada prinsip netralitas aktif serta kemandirian strategis. Langkah ini relevan mengingat kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi arena utama kontestasi pengaruh antara dua kekuatan besar, yang berdampak langsung pada arsitektur keamanan regional dan posisi negara-negara anggota ASEAN.
Salah satu capaian konkret yang dihasilkan dari ADMM Plus adalah penguatan mekanisme penanganan insiden di laut melalui Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES). Kesepakatan ini memiliki signifikansi strategis yang tinggi, terutama dalam mengurangi risiko eskalasi militer yang tidak disengaja di wilayah perairan yang padat aktivitas, termasuk Laut China Selatan dan jalur-jalur pelayaran utama di Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, penguatan CUES sejalan dengan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan maritim dan melindungi kedaulatan wilayah yurisdiksi, sekaligus memperkuat peran kepemimpinan Indonesia dalam membangun norma-norma perilaku di kawasan.
Strategi Netralitas Aktif di Tengah Kontestasi AS-China
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara eksplisit mendorong penguatan kemitraan dengan negara-negara non-blok sebagai upaya menghindari tekanan polarisasi blok militer. Posisi ini mencerminkan strategi diplomasi pertahanan Indonesia yang tidak memihak pada salah satu kekuatan besar, tetapi justru memanfaatkan ruang diplomatik untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Data dan fakta yang terungkap dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan pendekatan multidimensional, di mana kemitraan dengan Amerika Serikat melalui latihan militer bersama Garuda Shield tetap berjalan, sementara pada tahun 2025 Indonesia dan China juga telah melaksanakan latihan angkatan laut bersama (joint naval exercise).
Pilihan strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia menolak untuk terjebak dalam logika permainan jumlah nol (zero-sum game) yang kerap mewarnai persaingan AS-China di Indo-Pasifik. Alih-alih memilih salah satu blok, Indonesia justru menjadikan posisi geografis dan kapabilitas diplomatiknya sebagai instrumen untuk memperluas ruang manuver kebijakan. Analis pertahanan memandang pendekatan ini sebagai bentuk hedging strategy yang rasional, yang memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat dari kedua kekuatan besar—baik dari sisi alih teknologi, pelatihan militer, maupun kerja sama industri pertahanan—tanpa harus mengorbankan kedaulatan dan kemandirian strategisnya.
Implikasi terhadap Keamanan Regional dan Kebijakan Pertahanan Nasional
Keberhasilan Indonesia menjaga netralitas aktif di kawasan memiliki implikasi strategis yang luas, baik bagi stabilitas keamanan regional maupun bagi arah kebijakan pertahanan nasional. Di tingkat kawasan, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan kekuatan maritim yang signifikan menjadikannya aktor penyeimbang yang kredibel. Peran ini semakin penting di tengah meningkatnya ketegangan di jalur-jalur perdagangan laut dan potensi sengketa maritim yang melibatkan negara-negara besar. Dengan memperkuat mekanisme seperti CUES dan mendorong dialog keamanan yang inklusif, Indonesia membantu membangun kepercayaan (confidence building measures) di antara negara-negara kawasan yang memiliki kepentingan berbeda.
Dampak strategis dari kebijakan ini diperkirakan akan terlihat pada peningkatan kepercayaan investor di sektor pertahanan dan stabilitas keamanan yang lebih terjaga dalam jangka menengah. Bagi industri pertahanan nasional, ruang kerja sama yang terbuka dengan berbagai mitra internasional membuka peluang untuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Namun demikian, kebijakan ini juga menyimpan potensi risiko. Indonesia harus terus mengelola dinamika hubungan dengan kedua kekuatan besar secara hati-hati, termasuk dalam hal interoperabilitas alutsista, ketergantungan teknologi, dan potensi tekanan diplomatik di masa mendatang. Ke depan, konsistensi kebijakan dan kapasitas diplomasi pertahanan Indonesia akan diuji oleh dinamika politik global yang semakin cair dan kompetitif.
Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah bahwa peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik tidak lagi sekadar simbolis, melainkan telah menjadi elemen penting dalam arsitektur keamanan regional. Dengan memadukan pendekatan diplomatik yang aktif, kemitraan yang inklusif, serta penguatan kapabilitas pertahanan yang mandiri, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif. Keberlanjutan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga kredibilitasnya sebagai aktor yang netral, konsisten, dan mampu menjembatani perbedaan kepentingan di antara negara-negara besar—sekaligus memastikan bahwa setiap kerja sama internasional selalu berpijak pada kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
