Pada 12 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempresentasikan doktrin baru berjudul 'Archipelagic Defense and Prosperity' dalam forum ASEAN Foreign Ministers Meeting di Laos. Doktrin ini menegaskan integrasi antara keamanan maritim, infrastruktur konektivitas, dan perlindungan sumber daya laut sebagai pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya aktivitas illegal fishing dan klaim berlebihan di Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik. Dengan mengusulkan pembentukan Maritime Security Center of Excellence yang berbasis di Batam, Indonesia berupaya memfasilitasi berbagi data intelijen maritim antarnegara ASEAN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai middle power yang netral namun aktif membangun norma kawasan.
Signifikansi Strategis bagi Poros Maritim dan Indo-Pasifik
Doktrin 'Archipelagic Defense and Prosperity' merepresentasikan evolusi strategi poros maritim yang sebelumnya dicanangkan Indonesia. Dalam konteks Indo-Pasifik, inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengamankan wilayah perairan nasional, tetapi juga membentuk arsitektur keamanan baru yang dapat mengurangi dominasi China di kawasan. Analis geopolitik menilai bahwa Indonesia memainkan peran sebagai middle power yang secara strategis membangun norma melalui kerja sama multilateral. Usulan Maritime Security Center of Excellence di Batam menjadi instrumen konkret untuk meningkatkan interoperabilitas intelijen maritim antarnegara ASEAN, sekaligus menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap pelanggaran kedaulatan. Signifikansi dari langkah ini terletak pada potensi terbentuknya blok maritim yang mampu menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar, terutama China, di jalur perdagangan dan sumber daya strategis kawasan.
Implikasi terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional
Dari sisi kebijakan pertahanan, doktrin ini mendorong pengalihan prioritas pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat ke laut. Rencana peningkatan anggaran untuk TNI Angkatan Laut sebesar 12% pada APBN 2027 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapabilitas maritim. Implikasi strategisnya meliputi peningkatan kemampuan patroli, pengawasan, dan respons cepat di wilayah perairan yang rawan konflik, seperti Laut China Selatan dan perbatasan laut Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah risiko, antara lain resistensi dari negara-negara ASEAN yang pro-China, seperti Kamboja dan Laos, yang dapat menghambat konsensus dalam pembentukan pusat intelijen maritim. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk mewujudkan infrastruktur maritim yang diusulkan, seperti pengembangan pelabuhan dan sistem komunikasi terpadu, menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi dalam perencanaan jangka menengah.
Peluang ke depan terletak pada kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia guna menjadi jembatan dialog antara negara-negara besar dan negara berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Dengan memperkuat kerja sama intelijen maritim melalui ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai aktor yang stabil dan konstruktif. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi alokasi anggaran, dukungan politik domestik, serta kemampuan untuk mengelola perbedaan kepentingan di antara anggota ASEAN. Refleksi strategis yang dapat ditarik adalah bahwa doktrin 'Archipelagic Defense and Prosperity' bukan sekadar pernyataan kebijakan, melainkan fondasi bagi arsitektur keamanan regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang akan menentukan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik selama dekade mendatang.
