TNI AL terus melanjutkan modernisasi alutsista dengan penyelesaian dua kapal selam Scorpene Evolved di PT PAL dan mulai menjajaki penguasaan drone bawah air (Unmanned Underwater Vehicle/UUV) untuk patroli di perairan dangkal. Langkah ini tidak hanya memperkuat armada bawah air, tetapi juga menandai pergeseran postur dari sea control (penguasaan laut) menuju sea denial (penangkalan akses) yang lebih asimetris. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan untuk menghadapi dinamika keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tanpa meningkatkan eskalasi militer secara langsung.
Pergeseran Postur: Kombinasi Kapal Selam dan UUV
Pilihan untuk mengintegrasikan kapal selam konvensional dengan sistem otonom bawah air mencerminkan adaptasi TNI AL terhadap medan tempur maritim yang berubah. Kapal selam Scorpene Evolved memberikan kemampuan patroli siluman dalam waktu lama di laut dalam, sementara UUV menawarkan fleksibilitas tinggi di perairan dangkal seperti Natuna dan Selat Malaka—kawasan yang sulit dijangkau kapal selam konvensional. Dengan pendekatan sea denial, TNI AL dapat menolak akses lawan ke titik-titik strategis tanpa harus mempertahankan kehadiran laut yang masif, sehingga mengurangi risiko konfrontasi langsung dan biaya operasional.
Tantangan dan Peluang Implementasi
Uji coba UUV yang dijadwalkan pada awal 2026 di perairan timur Indonesia menjadi tonggak penting dalam modernisasi alutsista TNI AL. Keunggulan biaya yang lebih rendah dan profil risiko yang kecil membuat UUV menjadi aset ideal untuk pengawasan ALKI secara kontinu. Namun, realisasi penuh dari kemampuan ini masih dihadapkan pada keterbatasan pangkalan dukungan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem otonom. Investasi dalam pelatihan personel dan pengembangan infrastruktur pangkalan menjadi prasyarat mutlak agar transisi ke postur sea denial berjalan efektif. Di sisi lain, keterlibatan PT PAL dalam perakitan kapal selam Scorpene menunjukkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri yang semakin matang, meskipun masih memerlukan transfer teknologi berkelanjutan dari mitra luar.
Ke depan, strategi sea denial yang dijalankan TNI AL mengindikasikan perubahan paradigma dalam memandang pertahanan maritim. Alih-alih berupaya menguasai seluruh lautan, Indonesia lebih memilih untuk mengendalikan akses di jalur-jalur krusial melalui kombinasi aset konvensional dan otonom. Langkah ini tidak hanya mengoptimalkan anggaran pertahanan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim global yang adaptif terhadap tantangan keamanan abad ke-21. Keseimbangan antara sea control dan sea denial akan terus diuji, terutama seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik kawasan yang menuntut respons yang cepat namun terkalkulasi.
