Sebuah studi terbaru yang dirilis oleh Asia Society Australia dengan dukungan Departemen Pertahanan Australia memberikan peringatan strategis bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Studi yang menganalisis respons lima negara Asia Tenggara terhadap kemungkinan konflik besar antara kekuatan global ini menyimpulkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan signifikan dalam mempertahankan posisi netralnya. Temuan utama studi ini menempatkan anggaran pertahanan dan tata kelola domestik sebagai variabel kritis yang menentukan ketahanan strategis suatu negara, bukan semata-mata kekuatan militer. Hal ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin memanas dan menuntut setiap negara untuk memperkuat fondasi ketahanan nasionalnya.
Latar belakang studi ini berakar pada meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik, yang menempatkan negara-negara ASEAN dalam posisi yang sulit. Indonesia, dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif, selama ini berusaha menyeimbangkan hubungan dengan kedua raksasa tersebut. Namun, studi tersebut memperingatkan bahwa keseimbangan ini bersifat rapuh. Pengaruh dominan Presiden dalam kebijakan luar negeri, yang berpadu dengan keterbatasan institusional akibat pemotongan anggaran, telah melahirkan pendekatan pragmatis: China diposisikan sebagai mitra ekonomi vital, sementara AS sebagai mitra keamanan utama. Geopolitik kawasan yang cair membuat keseimbangan ini sulit bertahan jika tekanan konflik benar-benar terjadi.
Ancaman Terhadap Netralitas di Tengah Ketegangan Indo-Pasifik
Implikasi strategis dari studi ini sangat jelas: posisi non-blok Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal jika tidak didukung oleh fondasi domestik yang kuat. Anggaran pertahanan yang terus mengalami pemotongan dalam kerangka kebijakan penghematan (austerity) melemahkan kapasitas negara untuk menyerap guncangan ekonomi dan dampak geopolitik. Studi ini menekankan bahwa tantangan utama Indonesia bukanlah invasi militer langsung, melainkan kerentanan akibat tata kelola yang buruk dan keterbatasan fiskal. Dalam skenario konflik besar, negara-negara yang bertikai dapat menggunakan tekanan ekonomi dan politik untuk memaksa Indonesia memihak, dan tanpa ketahanan ekonomi yang memadai, posisi netral akan sulit dipertahankan.
Ketahanan Strategis: Lebih dari Sekadar Kekuatan Militer
Pelajaran kunci dari studi Asia Society Australia adalah bahwa ketahanan nasional tidak bisa hanya diukur dari jumlah alutsista atau kekuatan personel militer. Justru, ketahanan ekonomi, stabilitas institusi, dan kualitas tata kelola menjadi faktor penentu utama. Pemotongan anggaran pertahanan yang tidak diimbangi dengan penguatan sektor-sektor pendukung ketahanan nasional lainnya akan menciptakan titik lemah yang eksploitasinya mudah dilakukan oleh aktor eksternal. Studi ini secara implisit mempertanyakan arah kebijakan fiskal Indonesia yang cenderung mengurangi belanja di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Bagi para pembuat kebijakan, temuan ini menjadi panggilan untuk merumuskan strategi pertahanan yang lebih holistik, di mana penguatan ekonomi dan institusi berjalan seiring dengan modernisasi militer.
Ke depan, risiko yang dihadapi Indonesia adalah terkikisnya kredibilitas politik luar negeri bebas aktif jika negara dinilai tidak mampu bertahan dari tekanan. Namun, peluang juga terbuka jika pemerintah merespons studi ini dengan langkah konkret. Prioritas ulang belanja negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi, reformasi birokrasi, dan peningkatan efisiensi anggaran pertahanan dapat menjadi langkah awal. Refleksi strategis yang mendesak adalah kesadaran bahwa ketahanan nasional Indonesia di era Indo-Pasifik tidak hanya ditentukan oleh kemitraan keamanan dengan negara mana pun, tetapi oleh kemampuan domestik untuk berdiri tegak di tengah badai geopolitik. Studi ini telah memberikan peta jalan bahwa penguatan dari dalam adalah kunci untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian strategis Indonesia.
