Komisi I DPR RI kembali menyoroti praktik pengadaan alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan, khususnya yang melibatkan skema multiyears dengan nilai kontrak mencapai Rp1,4 triliun. Temuan awal di lapangan menunjukkan adanya indikasi mark-up harga dan biaya retrofit yang tidak seluruhnya tertuang dalam kontrak. DPR menilai praktik ini berpotensi merugikan negara serta menekan ruang fiskal untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) secara menyeluruh. Fenomena ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan geopolitik di kawasan dan kebutuhan imperatif untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia secara cepat dan efisien.
Konteks Strategis Pengadaan Alutsista Bekas
Dalam perspektif strategis, pengadaan alutsista bekas bukanlah kebijakan yang lahir dari pilihan ideal, melainkan dari keterbatasan anggaran dan urgensi operasional. Platform seperti pesawat tempur F-16, pesawat angkut C-130, serta kapal patroli terbukti mampu memperpanjang umur operasional TNI di tengah kesenjangan kemampuan (capability gap) yang mendesak. Namun, ketergantungan pada platform lama menghadirkan paradoks: biaya perawatan dan retrofit yang tinggi kerap melampaui estimasi awal, sehingga mengurangi alokasi untuk akuisisi sistem baru yang lebih modern. Dalam konteks pengadaan strategis, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak agar keputusan cepat tidak mengorbankan tata kelola. DPR menuntut audit teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta publikasi data harga wajar sebagai upaya membangun instrumen pengendalian risiko.
Implikasi terhadap Kebijakan Pertahanan Nasional
Ketergantungan pada alutsista bekas memiliki implikasi strategis yang luas terhadap kebijakan pertahanan jangka panjang. Pertama, terbatasnya kemampuan interoperabilitas antar-platform dapat mengurangi efektivitas operasi gabungan TNI. Kedua, siklus pengadaan yang berulang tanpa disertai transfer teknologi dan pembangunan industri pertahanan dalam negeri menghambat target kemandirian industri yang telah dicanangkan. Ketiga, risiko logistik dan suku cadang menjadi semakin tinggi seiring usia platform yang bertambah. Komisi I DPR mendorong agar setiap keputusan pengadaan dilandasi oleh analisis biaya siklus hidup (life cycle cost analysis) yang komprehensif, bukan hanya pada harga akuisisi awal. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, praktik mark-up dan ketidaktransparanan akan terus berulang dan menghambat modernisasi yang terencana.
Ke depan, peluang perbaikan terletak pada penguatan peran lembaga pengawas seperti BPKP dan pengembangan database harga wajar yang dapat diakses publik. Risiko utamanya adalah jika tekanan anggaran terus mendorong keputusan berbasis kebutuhan jangka pendek (short-termism). DPR, Kemhan, dan BPKP perlu menciptakan kerangka kerja bersama yang memastikan keputusan pengadaan alutsista tidak hanya cepat, tetapi juga terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Transparansi dalam setiap tahap pengadaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika kawasan yang semakin kompleks.
