Anggaran Pertahanan 2026 Naik 15%: Fokus pada Kesejahteraan Prajurit dan Riset
Pemerintah menaikkan anggaran pertahanan 15% menjadi Rp190 triliun dalam APBN 2026, dengan fokus pada kesejahteraan prajurit (40%) dan riset (Rp5 triliun), namu...
Pencarian
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
421 hasil untuk "implementasi"
Pemerintah menaikkan anggaran pertahanan 15% menjadi Rp190 triliun dalam APBN 2026, dengan fokus pada kesejahteraan prajurit (40%) dan riset (Rp5 triliun), namu...
Kesepakatan Patroli Bersama di Selat Malaka pada ADMM ke-16 di Phnom Penh menandai langkah konkrit diplomasi pertahanan ASEAN dengan Indonesia sebagai lead coun...
Krisis Myanmar menguji efektivitas diplomasi pertahanan ASEAN, khususnya di bawah keketuaan Indonesia tahun 2026. Kegagalan implementasi Five-Point Consensus da...
Revisi UU TNI yang disahkan DPR pada Januari 2026 membuka jabatan sipil bagi perwira aktif di 12 kementerian dan lembaga, memicu perdebatan sengit karena diangg...
Perpres 15/2026 tentang Strategi Keamanan Nasional menandai transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan keamanan Indonesia dengan mengintegrasikan intel...
Artikel ini menganalisis peran strategis TNI dalam penanganan bencana alam di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan pada Maret 2026 sebagai implementasi Operasi...
Pembentukan Komando Operasi Digital (KOD) oleh TNI pada Oktober 2026 merupakan langkah proaktif menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Langkah ini memp...
Peluncuran satelit Nusantara-3 oleh BRIN dan TNI, yang dilengkapi radar aperture sintetis, menandai peningkatan drastis dalam kemampuan pemantauan maritim dan i...
Pada Maret 2026, Indonesia menjadi mediator dalam dialog terbatas antara junta Myanmar dan oposisi di Jakarta, namun hasilnya terbatas karena junta menolak bert...
Pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan 18% menjadi Rp 380 triliun pada 2027, dengan fokus pada modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit seb...
Pemerintah menerbitkan PP yang memperkuat Bakamla sebagai lembaga intelijen maritim dengan kewenangan operasi khusus untuk menanggulangi kejahatan lintas batas...
Revisi UU TNI pada Februari 2026 memperluas kapasitas pengiriman personel untuk misi perdamaian PBB hingga 5.000 orang, meningkat signifikan dari batas sebelumn...