Analisis Potensi Ancaman Siber terhadap Sistem Pertahanan Nasional Indonesia
Laporan BSSN mencatat lebih dari 500 serangan siber kritis terhadap sistem pertahanan Indonesia pada 2026, yang sebagian besar berasal dari aktor negara dan hac...
Pencarian
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
690 hasil untuk "ormas"
Laporan BSSN mencatat lebih dari 500 serangan siber kritis terhadap sistem pertahanan Indonesia pada 2026, yang sebagian besar berasal dari aktor negara dan hac...
Pemerintah menaikkan anggaran pertahanan 15% menjadi Rp190 triliun dalam APBN 2026, dengan fokus pada kesejahteraan prajurit (40%) dan riset (Rp5 triliun), namu...
Pembahasan RUU TNI 2026 memicu perdebatan tentang perluasan peran perwira aktif di jabatan sipil, yang dinilai berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI....
Revisi UU TNI yang disahkan DPR pada Januari 2026 membuka jabatan sipil bagi perwira aktif di 12 kementerian dan lembaga, memicu perdebatan sengit karena diangg...
Perpres 15/2026 tentang Strategi Keamanan Nasional menandai transformasi fundamental dalam arsitektur kebijakan keamanan Indonesia dengan mengintegrasikan intel...
Pembahasan RUU TNI pada awal 2026 memicu debat strategis terkait perluasan kewenangan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun, yang mengancam supremasi si...
BNPT mengumumkan strategi kontra-terorisme 2026 yang berfokus pada deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi digital di daerah rawan radikalisme, sebagai pera...
Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Hybrid Threat Response Center (AHTRC) di forum ADMM ke-20 sebagai respons strategis terhadap meningkatnya ancaman hibrid...
Serangan ransomware terhadap server data personel dan logistik Kemhan oleh kelompok 'DarkHive' pada Juli 2026 mengungkap kerentanan kritis dalam postur keamanan...
Detasemen Intelijen TNI AD membongkar jaringan spionase di Markas Kostrad pada 20 Maret 2026, dengan tiga warga asing dan dua oknum TNI diamankan. Insiden ini d...
Pengesahan RUU TNI pada 8 Mei 2024 menandai pergeseran signifikan dalam doktrin pertahanan Indonesia, khususnya melalui perluasan kewenangan TNI dalam OMSP tanp...
DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 yang antara lain memperluas kemungkinan penempatan prajurit aktif pada jabatan di kement...