Intelijen TNI Angkatan Darat (TNI AD) baru-baru ini mendeteksi peningkatan aktivitas kelompok bersenjata tidak dikenal di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Fenomena ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa perbatasan darat Indonesia rentan dijadikan arena proxy war oleh aktor non-negara yang mendapatkan dukungan logistik dari pihak asing. Dugaan sementara mengarah pada upaya mengganggu kelancaran proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadikan kawasan Kalimantan sebagai pusat perhatian keamanan nasional. Peristiwa ini menegaskan bahwa ancaman terhadap integritas teritorial tidak selalu datang dalam bentuk invasi konvensional, melainkan juga melalui perang asimetris yang sulit dideteksi dan memanfaatkan celah pengawasan di wilayah tapal batas.
Signifikansi Strategis Perbatasan Kalimantan dalam Arsitektur Keamanan Nasional
Perbatasan Kalimantan memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, wilayah ini merupakan pintu gerbang utama aktivitas ekonomi dan konektivitas dengan Malaysia. Di sisi lain, geografisnya yang berupa hutan lebat, sungai-sungai besar, dan minim infrastruktur pengawasan menjadikannya titik rawan penyusupan kelompok bersenjata. Keberadaan IKN di Kalimantan Timur semakin meningkatkan urgensi pengamanan tapal batas. Potensi proxy war di perbatasan Kalimantan tidak hanya mengancam integritas teritorial, tetapi juga dapat memperlambat realisasi visi IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dukungan logistik dari pihak asing yang diduga diterima kelompok bersenjata tersebut merupakan pola klasik konflik asimetris yang mengeksploitasi kelemahan struktural negara, baik dari segi pengawasan maupun kesejahteraan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, pemahaman akan signifikansi strategis kawasan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pertahanan yang lebih komprehensif.
Menyeimbangkan Hard Power dan Soft Power dalam Kebijakan Pengamanan Perbatasan
Menanggapi ancaman tersebut, Kepala Staf TNI AD mengumumkan penambahan satuan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) serta peningkatan penggunaan radar dan drone untuk pengawasan. Kebijakan penguatan Border Control and Security (BCS) menjadi prioritas pemerintah, termasuk penggalangan kerja sama patroli dengan Malaysia. Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, pendekatan militeristik saja tidak cukup. Para analis menyarankan agar pemerintah juga menggencarkan pendekatan soft power berupa pembangunan ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah perbatasan. Kesejahteraan masyarakat perbatasan dinilai menjadi kunci dalam mencegah mereka menjadi simpatisan atau bagian dari jaringan kelompok bersenjata. Sinergi antara hard power dan soft power menjadi prasyarat untuk membangun ketahanan wilayah yang menyeluruh, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Risiko ke depan jika tidak ada peningkatan kapasitas intelijen di daerah tapal batas adalah potensi infiltrasi yang lebih terorganisir dan sulit dideteksi. Kelompok bersenjata yang saat ini masih berskala kecil dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih sistemik jika dibiarkan, apalagi jika mereka terus mendapatkan sokongan logistik eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara TNI, Polri, dan badan intelijen untuk membangun jaringan deteksi dini yang efektif. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang berkeadilan di wilayah perbatasan harus dipercepat guna mengurangi ketimpangan yang kerap menjadi celah eksploitasi oleh aktor asing. Pendekatan komprehensif yang memadukan aspek pertahanan dan kesejahteraan ini akan memperkuat daya tahan bangsa terhadap ancaman proxy war di masa mendatang, sekaligus menjaga momentum pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia.
