Sepanjang tahun 2026, Operasi Damai Cartenz di bawah komando Pamtas Mobile Yonif terus digencarkan untuk menekan gerakan separatis bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Nduga. Data intelijen dari BIN menunjukkan fragmentasi internal kelompok separatis, meski intensitas kontak tembak masih fluktuatif. Eskalasi operasi militer ini menandai pendekatan tegas TNI dalam mengamankan Papua, yang merupakan wilayah dengan signifikansi strategis bagi keutuhan NKRI dan stabilitas kawasan Pasifik. Dari perspektif intelijen dan pertahanan, dinamika di lapangan mencerminkan tantangan kompleks yang memerlukan evaluasi strategi kontra-insurjensi secara menyeluruh.
Keterbatasan Pendekatan Hard Power
Dari sudut pandang intelijen dan keamanan, strategi 'hard power' TNI terbukti efektif secara taktis dalam menekan gerakan separatis, namun belum mampu menyentuh akar masalah ideologis dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa rasio kematian di pihak lawan tidak berbanding lurus dengan penurunan dukungan pasif dari masyarakat sipil yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang masih menganga. Sinergi dengan BNPT dalam mencounter narasi separatisme di ranah digital juga dinilai belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa operasi militer semata tidak cukup; diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan aspek intelijen, pembangunan ekonomi, dan komunikasi strategis.
Urgensi Reformasi Kebijakan dan Sinergi Intelijen
Implikasi kebijakan dari evaluasi ini mendorong urgensi revisi UU TNI untuk memperjelas batas tugas Operasi Militer Perang (OMP) di Papua, serta pembentukan badan intelijen daerah yang lebih solid. Lembaga intelijen di tingkat lokal perlu diperkuat agar mampu memberikan analisis yang lebih kontekstual dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lapangan. Tanpa program pembangunan ekonomi yang masif dan partisipatif, pendekatan militer berisiko hanya menjadi pemadam kebakaran struktural, bukan solusi permanen bagi stabilitas keamanan nasional. Sinergi antara TNI, BIN, dan BNPT harus diperluas mencakup tidak hanya operasi fisik, tetapi juga perang informasi dan deradikalisasi berbasis komunitas.
Ke depan, fragmentasi internal kelompok separatis membuka peluang bagi pendekatan intelijen yang lebih persuasif, seperti program amnesti dan reintegrasi. Namun risiko kebangkitan kembali tetap tinggi jika kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat tidak segera diatasi. Refleksi strategis dari evaluasi ini adalah bahwa stabilitas jangka panjang di Papua memerlukan keseimbangan antara pendekatan keamanan dan pembangunan. Tanpa reformasi kebijakan yang komprehensif serta penguatan kapasitas intelijen daerah, risiko eskalasi konflik akan terus menghantui upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan persatuan nasional. Kepentingan nasional Indonesia di kawasan ini menuntut strategi yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi struktural.
