Kesiapan Indonesia Menghadapi Perang Siber dan Disinformasi

Badan Siber dan Sandi Negara mencatat 250 juta serangan siber ke sektor pemerintahan pada semester pertama 2026, meningkat 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Serangan tersebut meliputi ransomware, kebocoran data, dan kampanye disinformasi yang menyasar instansi publik serta media. TNI telah membentuk satuan siber pertahanan yang bertugas melindungi infrastruktur pertahanan dan militer. Ancaman siber kini menjadi bagian dari hybrid warfare yang dapat melemahkan stabilitas nasional tanpa melibatkan kekuatan militer konvensional. Disinformasi yang menyasar isu SARA dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat memicu perpecahan sosial. Karena itu, ketahanan siber tidak hanya soal teknologi, tetapi juga literasi digital masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Indonesia membutuhkan pendekatan whole-of-nation untuk menghadapi ancaman ini. Kebijakan yang diperlukan meliputi pembaruan regulasi perlindungan data pribadi, penguatan BSSN, dan integrasi antara sistem pertahanan siber sipil dan militer. Ke depannya, TNI harus terus mengembangkan kapasitas perang elektronik dan respons insiden siber untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.