Laporan Khusus

Nawacita Pertahanan: Evaluasi Kebijakan Pertahanan Pemerintah 2024-2029 dan Proyeksi 2027

26 Oktober 2026 Indonesia 9 views

Evaluasi Buku Putih Pertahanan mengonfirmasi kemajuan signifikan dalam implementasi Nawacita, termasuk peningkatan anggaran dan pembentukan komando siber, namun juga mengidentifikasi celah kritis seperti penyelesaian pangkalan di pulau terluar dan harmonisasi kebijakan. Proyeksi ke depan menekankan pentingnya keberlanjutan postur pertahanan di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, dengan risiko dan peluang yang memerlukan adaptasi konsisten lintas rezim. Refleksi strategisnya adalah bahwa kebijakan pertahanan harus mampu menjembatani rencana strategis dengan eksekusi operasional untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Nawacita Pertahanan: Evaluasi Kebijakan Pertahanan Pemerintah 2024-2029 dan Proyeksi 2027

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden 2024-2029, publikasi Buku Putih Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan menandai momen krusial dalam siklus kebijakan pertahanan nasional. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan retrospektif, melainkan sebagai peta jalan strategis yang mengevaluasi implementasi Nawacita di bidang pertahanan. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, di mana rivalitas kekuatan besar dan sengketa maritim meningkat, konsistensi serta adaptasi kebijakan pertahanan Indonesia menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Evaluasi ini hadir di saat yang tepat untuk mengukur kesenjangan antara ambisi strategis dan realitas operasional.

Capaian Strategis dan Celah Implementasi

Buku Putih tersebut mencatat sejumlah prestasi signifikan yang menunjukkan kemajuan postur pertahanan. Peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,2% dari PDB menandakan komitmen fiskal yang lebih besar terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Langkah strategis pembentukan komando siber merupakan respons tepat terhadap spektrum ancaman era digital yang kian meluas, melindungi infrastruktur kritis dan data nasional. Lebih lanjut, pencapaian 90% kebutuhan pokok alutsista sesuai target Minimum Essential Force (MEF) mengindikasikan kemajuan dalam pemenuhan postur pertahanan minimum yang telah direncanakan. Namun, di balik capaian tersebut, evaluasi ini mengidentifikasi sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak. Penyelesaian pangkalan militer di pulau-pulau terluar masih belum tuntas, sehingga berdampak langsung pada efektivitas pengawasan wilayah perbatasan dan kedaulatan maritim Indonesia di titik-titik rawan. Selain itu, harmonisasi kebijakan pertahanan dengan kementerian lain masih menjadi tantangan struktural, mengingat isu pertahanan tidak bisa berjalan sendiri dan memerlukan sinergi lintas sektor—terutama dalam pengelolaan sumber daya alam strategis serta diplomasi pertahanan yang koheren.

Proyeksi 2027: Risiko dan Peluang dalam Peta Jalan Strategis

Implikasi dari evaluasi ini bersifat strategis dan multidimensional. Keberlanjutan program postur pertahanan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah; tanpa komitmen lintas rezim, konsistensi kebijakan pertahanan dapat terganggu, berpotensi menimbulkan celah keamanan. Oleh karena itu, evaluasi ini tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus menjadi dasar perencanaan ke depan yang mencakup prioritas modernisasi alutsista, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertahanan, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Ke depan, risiko dan peluang berjalan beriringan. Potensi peningkatan anggaran lebih lanjut dapat mempercepat modernisasi, namun tekanan fiskal akibat prioritas pembangunan lainnya—seperti infrastruktur dan kesehatan—bisa menghambat laju tersebut. Peluang strategis terletak pada penguatan kerja sama pertahanan regional melalui dialog keamanan ASEAN dan kemitraan dengan negara mitra, serta adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan sistem otonom. Sementara itu, risiko utama adalah ketidakstabilan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, yang menuntut kesiapan dan respons cepat dari aparat pertahanan. Evaluasi kebijakan pertahanan yang komprehensif seperti ini memberikan peta jalan yang lebih jelas bagi pengambil kebijakan untuk mengelola ketidakpastian.

Secara keseluruhan, evaluasi Nawacita bidang pertahanan menggambarkan kemajuan yang nyata dalam postur dan kapabilitas, namun masih terdapat celah implementasi yang perlu segera diatasi—terutama dalam aspek kehadiran teritorial dan koordinasi lintas sektor. Refleksi strategisnya adalah bahwa kebijakan pertahanan Indonesia harus mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan geopolitik, menjaga keseimbangan antara modernisasi alutsista, pembangunan SDM, dan penguatan diplomasi pertahanan. Keberhasilan proyeksi 2027 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjembatani celah antara rencana strategis dan eksekusi di lapangan, serta mempertahankan momentum reformasi di tengah tekanan eksternal dan internal.

Entitas yang disebut

Organisasi: Kementerian Pertahanan