Pada November 2025, seminar pertahanan yang dihadiri para analis dan pejabat TNI mengkaji secara mendalam meningkatnya risiko proxy war di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Proxy war didefinisikan sebagai konflik tidak langsung yang dimanifestasikan melalui dukungan militer, ekonomi, atau ideologis dari kekuatan besar kepada aktor lokal. Dengan posisi geostrategis yang berada di jalur perdagangan dan lalu lintas maritim dunia, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi medan maupun sasaran proxy war. Ancaman ini tidak hanya bersifat militer, melainkan juga menyasar kedaulatan politik dan stabilitas sosial bangsa, sehingga menuntut respons strategis yang komprehensif dari seluruh komponen bangsa.
Signifikansi Strategis Proxy War bagi Indonesia
Letak geografis Indonesia yang menjadi titik temu antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta perbatasan langsung dengan negara-negara yang berada dalam arena rivalitas kekuatan besar, menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan. Proxy war di kawasan dapat berwujud persaingan pengaruh melalui investasi infrastruktur, diplomasi paksaan, hingga infiltrasi ideologis yang berpotensi membelah masyarakat. Amerika Serikat, China, dan Rusia memiliki kepentingan nasional yang saling bertabrakan di wilayah ini, sehingga setiap kebijakan Indonesia berpotensi menjadi titik pemicu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas konteks geopolitik menjadi prasyarat bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang adaptif dan berdaulat.
Dalam perspektif pertahanan, proxy war menuntut perubahan cara pandang terhadap ancaman. Doktrin pertahanan yang selama ini berorientasi pada ancaman militer konvensional perlu diperluas untuk mencakup perang politik, perang ekonomi, dan perang informasi. Selain itu, sistem deteksi dini harus mampu membaca indikasi keterlibatan aktor asing di dalam dinamika domestik, termasuk melalui pendanaan organisasi lokal, manipulasi opini publik, dan eksploitasi celah sosial-ekonomi. Kegagalan membaca sinyal awal dapat berujung pada meluasnya konflik yang tidak mudah direspons dengan instrumen militer semata. Dengan demikian, pembaruan doktrin dan kapabilitas intelijen menjadi fondasi penting dalam menghadapi kompleksitas ancaman non-konvensional di kawasan.
Netralitas Aktif: Strategi Menjaga Kedaulatan dan Stabilitas
Sebagai respons atas dinamika tersebut, Indonesia mengembangkan strategi netralitas aktif, yaitu tidak memihak pada kekuatan besar mana pun, tetapi tetap proaktif dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Implementasinya dilakukan melalui penguatan intelijen strategis, peningkatan kemampuan siber, serta pembangunan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. TNI sebagai ujung tombak pertahanan perlu memperbarui doktrin untuk menghadapi ancaman non-konvensional yang menjadi ciri khas proxy war. Penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap pengaruh asing yang destruktif menjadi prioritas utama dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompetitif.
Lebih jauh, netralitas aktif juga mensyaratkan kemandirian industri pertahanan nasional agar tidak bergantung pada satu pihak asing yang dapat memicu ketergantungan strategis. Implikasi kebijakan dari pendekatan ini sangat luas. Di bidang intelijen, koordinasi antara BIN, TNI, dan Polri harus diperkuat melalui berbagi data dan analisis ancaman secara real-time. Di bidang ekonomi, ketahanan nasional perlu dibangun dengan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal, termasuk melalui diversifikasi mitra dagang dan investasi. Potensi risiko ke depan mencakup meningkatnya tekanan diplomatik dari kekuatan besar yang merasa kepentingannya terganggu, namun peluangnya adalah terciptanya posisi tawar Indonesia yang lebih kuat dalam arsitektur keamanan kawasan. Oleh karena itu, netralitas aktif bukan sekadar sikap pasif, melainkan instrumen strategis untuk memproyeksikan kepentingan nasional secara mandiri dan berdaulat dalam dinamika Indo-Pasifik yang semakin tidak pasti.
