Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Jawa Barat pada Juli 2026 telah mengerahkan hampir 15.000 personel TNI, dengan data BNPB mencatat respons tercepat dalam evakuasi dan logistik justru berasal dari TNI Angkatan Darat melalui mekanisme 'TNI Manunggal Bencana'. Peristiwa ini kembali menegaskan peran vital militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMS) penanggulangan bencana alam, sekaligus memicu diskusi strategis mengenai efektivitas, dampak terhadap kesiapan tempur, serta relasi sipil-militer di Indonesia.
Signifikansi Strategis OMS bagi TNI dan Kepentingan Nasional
Secara strategis, peran TNI dalam OMS penanggulangan bencana memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, keterlibatan militer secara langsung dalam respons bencana memperkuat citra positif TNI di mata publik dan menjadi justifikasi utama bagi besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan setiap tahun. Di sisi lain, kemampuan logistik, mobilitas, dan komando yang dimiliki TNI memang menjadi aset nasional yang sulit digantikan oleh lembaga sipil dalam situasi darurat. Namun, penggunaan masif personel dan alutsista untuk tugas-tugas sipil ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan tempur (combat readiness). Kepala Staf Angkatan Darat dalam kesempatan terpisah secara terbuka mengakui adanya trade-off antara kesiapsiagaan perang dan respons bencana, sebuah pengakuan yang jarang muncul dalam diskusi publik tentang OMS.
Implikasi Kebijakan, Risiko Strategis, dan Peluang ke Depan
Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat relevan dengan pembahasan RUU TNI yang baru. Diperlukan pembahasan ulang mengenai batas-batas OMS agar tidak mengaburkan peran utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Civil-military relations harus diperjelas, terutama agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait tidak sepenuhnya bergantung pada serta disubordinasikan oleh TNI dalam setiap operasi bencana. Risiko strategis yang perlu diantisipasi adalah percepatan keausan (wear and tear) alutsista non-tempur yang digunakan dalam OMS, yang justru dapat mengurangi anggaran pemeliharaan yang seharusnya dialokasikan untuk alutsista utama pertahanan. Padahal, dalam konteks geostrategis Indonesia yang kompleks, menjaga kesiapan tempur TNI tetap menjadi prioritas utama.
Ke depan, peluang untuk menyempurnakan mekanisme OMS terbuka lebar, misalnya dengan memperkuat kemampuan lembaga sipil dan membatasi durasi serta skala penugasan TNI dalam bencana alam. Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang lebih jelas tentang kapan dan bagaimana TNI dikerahkan, serta parameter evaluasi dampak OMS terhadap combat readiness. Tanpa keseimbangan yang tepat, ketergantungan berlebihan pada TNI dalam penanggulangan bencana justru dapat menggerus daya tangkal pertahanan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap keputusan tentang OMS harus didasarkan pada analisis strategis yang matang, bukan sekadar respons taktis terhadap tekanan publik.
