DPR Dorong RUU TNI: Perluasan Peran TNI di Sektor Sipil Disorot Publik
Pembahasan RUU TNI 2026 memicu perdebatan tentang perluasan peran perwira aktif di jabatan sipil, yang dinilai berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI....
Pencarian
Temukan analisis
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
95 hasil untuk "Revisi"
Serangan Siber terhadap Sistem PDN: BSSN Tingkatkan Status Siaga Darurat
Serangan ransomware terhadap sistem PDN pada Juli 2026 mengekspos kerentanan infrastruktur kritis Indonesia dan memicu respons darurat BSSN. Diduga berasal dari...
Revisi Undang-Undang TNI: Dampak pada Perluasan Peran OMS (Operasi Militer Selain Perang) dan Pengawasan Sipil
Revisi UU TNI yang memperluas definisi OMS menjadi perdebatan strategis antara efektivitas penanganan krisis dan erosi supremasi sipil. Tanpa mekanisme pengawas...
Revisi UU TNI Disetujui DPR: TNI Boleh Jabat Sipil, Polemik Isu Dwifungsi
Revisi UU TNI yang disahkan DPR pada Januari 2026 membuka jabatan sipil bagi perwira aktif di 12 kementerian dan lembaga, memicu perdebatan sengit karena diangg...
China Patroli Sendiri di Sekitar Natuna, Indonesia Panggil Dubes
Insiden patroli kapal China di ZEE Natuna pada Maret 2026 menandai uji batas strategis terhadap postur pertahanan dan diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan...
TNI AD dan AU Gelar Latgab Tumpas Darat 2026, Uji Doktrin Pertahanan Organik
Latgab Tumpas Darat 2026 antara TNI AD dan AU menguji doktrin pertahanan organik teritorial melalui skenario infiltrasi di pulau terluar, dengan fokus pada inte...
Panglima TNI Resmikan Satuan Tugas Operasi Militer Selain Perang untuk Penanganan Bencana Megathrust
Panglima TNI meresmikan Satgas OMS khusus megathrust dengan 5.000 personel dan peralatan modern, merespons prediksi BMKG probabilitas 85% gempa besar. Langkah i...
Evaluasi RUU TNI: Dampak Revisi terhadap Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer
Pembahasan RUU TNI pada awal 2026 memicu debat strategis terkait perluasan kewenangan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun, yang mengancam supremasi si...
Revisi UU TNI: Dampak Strategis terhadap Pengawasan Militer dan Kebijakan Pertahanan Indonesia
Pengesahan revisi UU TNI pada Oktober 2026 merupakan respons strategis terhadap ancaman hibrida dan modernisasi alutsista, yang memperluas peran TNI dalam opera...
Kebijakan Pertahanan Presiden: UU TNI Baru tentang Penugasan Personel di Luar Negeri untuk Misi Perdamaian
Revisi UU TNI pada Februari 2026 memperluas kapasitas pengiriman personel untuk misi perdamaian PBB hingga 5.000 orang, meningkat signifikan dari batas sebelumn...
RUU TNI Disahkan: Perluasan Kewenangan dan Dampaknya pada Tata Kelola Pertahanan Sipil
Pengesahan RUU TNI pada 8 Mei 2024 menandai pergeseran signifikan dalam doktrin pertahanan Indonesia, khususnya melalui perluasan kewenangan TNI dalam OMSP tanp...
Revisi UU TNI dan Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil: Uji Batas Reformasi Keamanan
DPR dan pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 yang antara lain memperluas kemungkinan penempatan prajurit aktif pada jabatan di kement...