Revisi UU TNI: Perluasan Peran dalam Penanganan Terorisme dan Keamanan Dalam Negeri
Revisi UU TNI Maret 2026 memperluas peran militer dalam keamanan dalam negeri, khususnya penanganan terorisme, sebagai respons terhadap ancaman hibrida yang sem...
Pencarian
Temukan analisis
Cari berdasarkan judul, ringkasan, atau kata kunci.
96 hasil untuk "Revisi"
Ancaman Siber terhadap Infrastruktur Vital: Serangan Ransomware Lumpuhkan Sistem Pertahanan Udara
Serangan ransomware pada Juni 2026 melumpuhkan sistem radar dan komunikasi TNI AU selama 12 jam, mengungkap kerentanan infrastruktur vital terhadap perang hibri...
Kontroversi RUU TNI: Perluasan Kewenangan Operasi Militer Selain Perang dan Dampaknya pada Demokrasi
Revisi RUU TNI memperluas definisi operasi militer selain perang hingga mencakup pengamanan investasi strategis dan terorisme siber, memicu perdebatan tentang d...
Rapat Pimpinan TNI Bahas Ancaman Perang Hibrida: Fokus pada Kampanye Disinformasi dan Siber
Rapat Pimpinan TNI Juni 2026 menandai pergeseran postur pertahanan Indonesia dalam menghadapi perang hibrida, khususnya disinformasi dan serangan siber. TNI mem...
TNI AU Aktif dalam Operasi Kemanusiaan Pasca Gempa NTT
Gempa M 7,2 di NTT mendorong TNI AU mengerahkan Hercules C-130 dan helikopter untuk evakuasi serta logistik, memperkuat operasi militer non-perang (OMSP) sebaga...
Rencana Pembentukan Komando Siber TNI: Menjawab Ancaman Hybrid Warfare dan Perang Informasi
Rencana pembentukan Komando Siber TNI pada kuartal ketiga 2026 merupakan respons struktural terhadap eskalasi ancaman warfare hybrid dan perang informasi. Langk...
Serangan Siber ke Pusat Data Kementerian Pertahanan: Ancaman Asimetris Baru bagi Keamanan Nasional
Serangan siber ke pusat data Kementerian Pertahanan pada akhir Februari 2026, yang dibocorkannya data personel TNI dan rencana anggaran, menandai eskalasi signi...
Revisi UU TNI: Wewenang Operasi Militer dan Pengawasan Sipil dalam Perspektif Keamanan Nasional
DPR RI bersama Kementerian Pertahanan menginisiasi revisi Undang-Undang TNI untuk memperjelas wewenang TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan memper...
Analisis Kebijakan: Implikasi UU Keamanan Nasional Terhadap Peran TNI dalam Respons Bencana dan Bantuan Kemanusiaan
Revisi UU Keamanan Nasional memperluas kewenangan TNI dalam penanganan bencana, memungkinkan pengerahan tanpa permohonan daerah, sebagai respons atas kerentanan...
Pembentukan Cyber Command TNI: Integrasi Kemampuan Siber ke Doktrin Pertahanan
Pembentukan Cyber Command TNI pada 14 Februari 2026 mengintegrasikan seluruh unit siber militer dan BSSN sebagai respons terhadap meningkatnya serangan siber te...
Revisi UU TNI: Perluasan Kewenangan Jabatan Sipil Memicu Debat Publik
DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang TNI pada Februari 2026. Poin krusial adalah usulan penambahan jumlah prajurit aktif yang dapat men...
BSSN Deteksi Lonjakan Serangan Siber ke Pusat Data Nasional: Ancaman Hybrid Warfare Mengemuka
BSSN melaporkan lonjakan serangan siber pada kuartal II-2026 yang menargetkan pusat data kementerian dan lembaga negara, diduga berasal dari kelompok berafilias...